MAMBERAMO TENGAH – Pelayanan kepolisian bukan sekadar menjalankan tugas, melainkan juga tentang menghadirkan kepedulian, memberikan kemudahan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Semangat inilah yang ditunjukkan personel SPKT Polres Mamberamo Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kamis (29/10/2026).

Pada pukul 09.02 WIT, Regu Pamapta II menerima pengaduan masyarakat terkait kehilangan kartu ATM di ruang SPKT Polres Mamberamo Tengah. Melalui pelayanan administrasi berupa penerbitan Surat Tanda Lapor Kehilangan (STLK), personel membantu masyarakat mendapatkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan mengedepankan pendekatan humanis, personel memberikan pelayanan secara ramah, santun, dan responsif. Setiap kebutuhan masyarakat diterima dengan penuh perhatian, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung dengan tertib dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang datang ke Mapolres.

Pelayanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Mamberamo Tengah dalam menghadirkan sosok Polri yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran anggota di ruang pelayanan tidak hanya memberikan bantuan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik, sikap profesional dan humanis menjadi nilai penting yang terus dikedepankan. Melalui pelayanan SPKT yang responsif, Polres Mamberamo Tengah berupaya memastikan setiap masyarakat memperoleh perhatian dan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Polres Mamberamo Tengah, kepercayaan masyarakat tumbuh melalui tindakan nyata, termasuk dari pelayanan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Semangat Polisi Bersama Masyarakat terus diwujudkan melalui pelayanan yang mengedepankan kepedulian, profesionalisme, dan kehadiran Polri yang senantiasa siap membantu masyarakat.

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Bhabinkamtibmas Kampung Wogekel, Briptu Oktovianus Way, menghadiri dan memonitoring rapat lanjutan musyawarah adat penyelesaian sengketa tanah Bunip antara Liborius Kodai Moiwend dan Falentinus Gema Moiwend, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.09 hingga 12.30 WIT tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan Ketua Adat Woyu Maklew Nomor: 430/02/LAK/2026. Musyawarah ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak terkait riwayat keluarga, bukti-bukti, serta hak kepemilikan dan penguasaan tanah Bunip yang menjadi objek sengketa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Distrik Ilwayab Christine Angeline Rumlus, Danramil Kimaam 1707-04 Kapten Inf. Abdullah Latuponu, Dantim BAIS Lettu Inf. Agung, Danpos Mandala Letda Inf. Basirun, Katim Bin Posda Wanam Rinaldy Bintang, personel Pospol Ilwayab, Babinsa Kimaam dan Wanam, Ketua Adat Woyu Maklew Yohanis Agabi Mahuze, Wakil Ketua Adat Marianus Magaepe Moiwend, Kepala Kampung Wanam Cosmas Dawi Kaize, Kepala Kampung Wogekel Agustinus Yamabo, polisi adat, serta perwakilan masyarakat adat Kampung Wanam dan Wogekel.

Rangkaian kegiatan diawali dengan doa, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Adat Woyu Maklew Yohanis Agabi Mahuze sekaligus pembukaan forum diskusi adat. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali silsilah keluarga, riwayat tanah, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut.

Selanjutnya, Kepala Kampung Wanam Cosmas Dawi Kaize mewakili peserta untuk mendengarkan rekaman keterangan dari Seli Moiwend selaku pihak yang disebut sebagai anggota keluarga tertua dari marga terkait. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat masing-masing.

Setelah melalui proses diskusi hingga pukul 12.05 WIT, musyawarah belum menghasilkan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak masih mempertahankan pendapat masing-masing terkait hak kepemilikan, batas tanah, dan penguasaan tanah yang disengketakan.

Belum tercapainya kesepakatan diduga dipengaruhi oleh keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah, serta belum lengkapnya keterlibatan pihak-pihak dari marga terkait yang memahami asal-usul, batas wilayah, dan hak adat atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan adat ketiga yang direncanakan pada Maret 2027. Pertemuan berikutnya akan mendengarkan kesaksian Seli Moiwend dan dilanjutkan dengan rencana pelaksanaan upacara adat makan tanah antara kedua belah pihak.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk memonitoring jalannya musyawarah adat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung terciptanya suasana yang aman selama proses penyelesaian permasalahan berlangsung.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 12.30 WIT dalam keadaan aman dan kondusif. Diharapkan melalui pertemuan lanjutan, sengketa tanah Bunip dapat menemukan titik terang dengan mengedepankan musyawarah adat, keterangan para saksi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Polri hadir untuk menjaga keamanan dan mendukung penyelesaian permasalahan masyarakat secara damai demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Jayapura – Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., membuka kegiatan Pembinaan Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme serta Intoleransi bagi Pegawai Negeri pada Polri di lingkungan Polda Papua Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ballroom Lantai 10 Hotel Mercure Jayapura, Kota Jayapura, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan personel Polri terhadap bahaya radikalisme dan intoleransi, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga ideologi Pancasila, persatuan bangsa, serta kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Papua.

Kegiatan ini dihadiri Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Papua, pejabat fungsi SDM dan Binmas dari Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, dan Polres Keerom, serta perwakilan Bhabinkamtibmas.

Sedangkan untuk Pembinaan menghadirkan tiga narasumber, yakni Sekretaris FKUB Provinsi Papua Drs. T.H. Pasaribu, M.Si., Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Papua, Pembina Tk. I Octavianus Djaja Sanda, S.H., M.H., serta Kasatgaswil Papua Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Kurnia Hadi, S.H., S.I.K., M.H., MPP.

Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Wakapolda menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan ruang digital perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai kebinekaan.

“Setiap personel Polri harus memiliki pemahaman yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda, berita bohong, ujaran kebencian, maupun ajakan yang mengarah pada radikalisme dan kekerasan,” tegas Wakapolda.

Menurutnya, perbedaan pandangan, keyakinan, dan pendapat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang demokratis.

Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kebencian, diskriminasi, pemaksaan kehendak, ataupun tindakan kekerasan yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Brigjen Muhajir juga menekankan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan, khususnya di Tanah Papua yang memiliki keberagaman suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan latar belakang sosial.

Keberagaman tersebut harus dipelihara sebagai kekayaan bersama, bukan dimanfaatkan untuk memunculkan permusuhan maupun konflik di tengah masyarakat.

“Toleransi berarti kita mampu menghormati perbedaan, memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,” katanya.

Lebih lanjut, Wakapolda Papua mengingatkan seluruh personel agar menjadikan nilai-nilai Pancasila, Tribrata, Catur Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga meminta personel menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas serta meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi. U

paya pencegahan radikalisme dan intoleransi, lanjutnya, harus dilaksanakan secara proporsional, profesional, dan berdasarkan hukum, dengan mengedepankan fakta serta indikator perilaku yang relevan tanpa memberikan stigma atau diskriminasi berdasarkan agama, suku, maupun perbedaan pandangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda turut menekankan pentingnya sinergi Polri dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah untuk mencegah potensi konflik sejak dini.

Secara khusus, ia meminta personel fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas untuk terus meningkatkan kegiatan sambang, pembinaan, penyuluhan, serta komunikasi dengan masyarakat agar kehadiran Polri dapat memberikan rasa aman dan menjadi solusi bagi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

“Dengarkan aspirasi masyarakat, bangun komunikasi yang terbuka, serta dorong penyelesaian permasalahan secara damai sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” pesannya.

Melalui kegiatan ini, Polda Papua berharap seluruh personel semakin memahami langkah-langkah pencegahan radikalisme dan intoleransi serta mampu menerapkan nilai toleransi, kebinekaan, dan semangat kebangsaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan penguatan pemahaman dan kerja sama lintas elemen, personel Polri diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua.