Connect with us

Polda Papua

Minggu Kasih di GKI Pniel Kotaraja, Polda Papua Ingatkan Jemaat Bahaya Hoaks

Published

on

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di tengah maraknya berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan.

Pesan tersebut disampaikan melalui program Quick Wins 1.8 “Minggu Kasih” yang dilaksanakan bersama jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Jemaat Pniel Kotaraja, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gereja GKI Pniel Kotaraja, Kota Jayapura, tersebut dihadiri Dir Binmas Polda Papua, Kombes Pol. Erick Kadir Sully, S.I.K., Dir Samapta Polda Papua, Kombes Pol. Sondang Richman Daniel Siagian, S.I.K., serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III, Kombes Pol. Herzoni Saragih, S.I.K., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Dir Binmas Polda Papua menyampaikan salam hangat dari Kapolda Papua kepada seluruh jemaat sekaligus meneruskan pesan mengenai pentingnya menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran sebagai landasan dalam menangkal penyebaran hoaks.

Ia menyampaikan bahwa Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya pada hari kerja, tetapi juga pada hari Minggu melalui kegiatan keagamaan dan pendekatan sosial.

Kehadiran tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk membangun kedekatan, mempererat komunikasi, serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Dalam ajaran Kristen, kita diingatkan melalui Keluaran 20 ayat 16 untuk tidak memberikan kesaksian dusta terhadap sesama. Demikian pula dalam Efesus 4 ayat 25, Rasul Paulus mengingatkan agar kita meninggalkan dusta dan senantiasa berkata benar,” katanya.

“Nilai-nilai ini hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menerima dan menyebarkan informasi melalui media sosial,” imbuhnya.

Ia juga mengajak seluruh jemaat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Setiap informasi yang diterima perlu diperiksa terlebih dahulu sumber dan faktanya sebelum dibagikan kepada orang lain.

Menurutnya, penyebaran hoaks bukan sekadar persoalan informasi yang keliru, tetapi juga dapat memicu kesalahpahaman, merusak hubungan persaudaraan, bahkan mengganggu keharmonisan masyarakat. Karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang komunikasi tetap sehat dengan mengutamakan kejujuran dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum terverifikasi.

Sementara itu, dalam khotbah yang berlandaskan Kitab Roma 12 ayat 9–21, Pdt. Semuel Koirewoa, M.Th., M.M. mengajak jemaat untuk menerapkan kasih yang tulus, saling menghormati, menghargai perbedaan, serta mengutamakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa iman tidak cukup diwujudkan melalui perkataan maupun rutinitas ibadah, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti membantu sesama, menjaga persaudaraan, mengendalikan diri, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis.

Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menjadikan nilai kejujuran, kasih, dan kepedulian sebagai landasan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

Continue Reading

Polda Papua

Kapolda Papua Berganti, Irjen Pol. Alfred Papare Dipercaya Pimpin Polda Papua

Published

on

By

Jayapura – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat tinggi dan pejabat menengah sebagai bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel.

Dalam mutasi tersebut, jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua dipercayakan kepada Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Pergantian kepemimpinan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatan Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., yang selanjutnya mendapat penugasan baru sebagai Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I Divisi Hukum Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST-2598/XI/KEP./2026 dan Keputusan Kapolri Nomor KEP-1861/XI/2026, tertanggal 20 November 2026.

Selain pergantian Kapolda, sejumlah pejabat utama dan pejabat menengah di lingkungan Polda Papua juga mendapat penugasan baru.

Pada jajaran pejabat utama, jabatan Komandan Satuan Brimob (Dansatbrimob) Polda Papua yang sebelumnya dijabat Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Dr. Nugroho Tri Nuryanto, S.I.K., M.H.

Sementara itu, jabatan Wakil Dansatbrimob Polda Papua dipercayakan kepada AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Toba Polda Sumatera Utara.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua. Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Papua, mendapat penugasan baru sebagai Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri.

Jabatan Irwasda Polda Papua selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Ruddy Tan, yang sebelumnya menjabat Kasubditgasum Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri.

Di bidang pengawasan dan pengamanan internal, Kombes Pol. Eko Yudi Karyanto, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Papua, mendapat penugasan baru sebagai Sesrowabprof Divpropam Polri.

Posisi Kabid Propam Polda Papua selanjutnya diemban Kombes Pol. Andi Yoseph Enoch, S.I.K., yang sebelumnya bertugas sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Irwasda Polda Papua.

Selain itu, AKBP Jibrael Bata Awy, S.I.K., mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Irwasda Polda Papua.

Jabatan serupa juga dipercayakan kepada Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolresta Karawang Polda Jawa Barat.

Sementara itu, Kombes Pol. Alfred Ramses Sianipar, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua, mendapat penugasan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri.

Pada bidang pelayanan kesehatan, AKBP Dr. dr. Mauluddin M., S.Sos., M.H., Sp.FM., yang sebelumnya menjabat Kasubbid Kespol Biddokkes Polda Sulawesi Barat, mendapat penugasan sebagai Ps. Karumkit Bhayangkara Tingkat II Jayapura Biddokkes Polda Papua.

Rotasi jabatan juga mencakup posisi Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadirbinmas) Polda Papua yang dipercayakan kepada AKBP Ardian Satrio Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Wadir Siber Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., mengatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Papua merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri,” ucap Kabid Humas saat ditemui di Kota Jayapura, Minggu (22/11/2026).

Kabid Humas menambahkan menindaklanjuti mutasi tersebut para pejabat lama dan baru akan melaksanakan serah terima jabatan yang akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana dari Biro SDM Polda Papua untuk tingkat Polda dan SSDM Polri untuk tingkat Mabes Polri, tutupnya.

Dengan adanya rotasi tersebut, Polda Papua diharapkan terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Continue Reading

Polda Papua

Melalui Subuh Keliling, Polda Papua Ajak Masyarakat Wujudkan Lingkungan Bebas Perundungan

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua terus mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Quick Wins 1.7 Polisi Bersama Masyarakat, yakni Subuh Keliling (Suling) yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahim Skyline, Kotaraja, Kota Jayapura, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., diawali dengan salat Subuh berjamaah bersama personel Polda Papua, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan para jemaah.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas mengangkat tema perundungan atau bullying, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa perundungan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena dapat berdampak buruk terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban.

Ia juga menyinggung peristiwa pemukulan terhadap seorang siswa di salah satu sekolah di wilayah Heram yang menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, serta meraih cita-cita, bukan menjadi tempat terjadinya kekerasan maupun intimidasi.

“Pencegahan perundungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Orang tua, guru, tokoh agama, dan seluruh masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta memperhatikan kondisi anak-anak,” ujar Kombes Pol. Cahyo.

Ia juga mengajak para orang tua dan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan serta perubahan perilaku anak. Apabila mengetahui adanya tindakan perundungan, masyarakat diharapkan tidak bersikap acuh dan segera melaporkannya kepada pihak terkait agar dapat ditangani dengan baik.

Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Polda Papua berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial yang aman, damai, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.

Continue Reading

Polda Papua

Polda Papua Ungkap Penanganan Dua Kasus Dugaan TPPO, 29 WNI Jadi Korban Eksploitasi di PNG

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terus mengintensifkan upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum TPPO yang digelar di Mapolda Papua Lama, Jumat (20/11/2026).

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Wadirreskrimum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, S.I.K., Kasubdit IV Reknata, AKP Hendra Wahyudi, S.H., serta PS Paur Penum Bidhumas Polda Papua Iptu Syamsudin Lie.

Wadirreskrimum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Quick Wins 8.2 sekaligus tindak lanjut perintah Kapolri dan Kapolda Papua dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Papua.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gakkum TPPO/PMI periode 13 hingga 19 November 2026, Ditreskrimum Polda Papua bersama Polres jajaran telah menangani dua perkara dugaan TPPO dan PMI, masing-masing satu Laporan Polisi dan satu laporan pengaduan masyarakat.

“Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Karena itu, kami melaksanakan langkah secara menyeluruh melalui edukasi kepada masyarakat, pemantauan jalur keberangkatan, penyelidikan, hingga koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulihan korban,” jelas AKBP Wahyu Basuki.

Pada perkara pertama, Ditreskrimum Polda Papua menangani dugaan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap 29 Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Papua Nugini (PNG). Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA tanggal 29 Oktober 2026.

Dalam kasus ini, terdapat enam orang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga terlibat. Dari enam orang tersebut, empat orang telah diamankan oleh Kepolisian Papua Nugini, sedangkan dua lainnya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebanyak 29 WNI yang telah tiba di Jayapura sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua. Sementara itu, masih terdapat 10 WNI yang berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini, yang penanganannya terus dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Selain itu, Ditreskrimum Polda Papua juga menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perdagangan anak yang melibatkan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

AKBP Wahyu Basuki menegaskan bahwa perkara dugaan perdagangan anak tersebut menjadi perhatian serius kepolisian mengingat korbannya merupakan bayi yang membutuhkan perlindungan khusus.

“Setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan perdagangan orang, terlebih yang melibatkan anak-anak, akan kami tangani secara serius dan profesional. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Di samping penegakan hukum, Polda Papua juga melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya Car Free Day Kota Jayapura, SMA Negeri 2 Jayapura, SMKN 5 Jayapura, dan SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura.

Materi sosialisasi mencakup pengenalan modus perdagangan orang, penipuan berkedok lowongan pekerjaan, perekrutan pekerja migran secara nonprosedural, serta pemahaman mengenai perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Upaya preventif juga dilakukan melalui deteksi dini dan pemantauan jalur transit, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perekrutan maupun pengiriman korban TPPO melalui jalur keberangkatan tersebut.

Lebih lanjut, Polda Papua turut melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP3MI dalam rangka memastikan perlindungan dan pemulihan korban.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Wahyu Basuki mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tinggi, khususnya apabila tidak disertai persyaratan dan prosedur resmi.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun legalitas perekrutannya. Pastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110,” imbaunya.

Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang serta praktik pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.

Sinergi bersama masyarakat dan instansi terkait diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memastikan hak dan keselamatan para korban mendapatkan perlindungan.

Continue Reading

Trending