Jayapura – Kepolisian Daerah Papua melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah dan menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah hukum Polda Papua melalui pemantauan titik panas atau hotspot, pengecekan langsung di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaannya, Ditreskrimsus Polda Papua melakukan pemantauan hotspot secara berkelanjutan melalui Posko Ditreskrimsus dengan memanfaatkan aplikasi Lapan Fire Hotspot sebagai salah satu langkah deteksi dini terhadap potensi terjadinya Karhutla.

Apabila ditemukan titik panas di wilayah hukum Polda Papua, anggota piket segera meneruskan informasi tersebut kepada Kasubdit IV Tipidter, Dirreskrimsus Polda Papua serta jajaran fungsi Reskrim di Polres yang wilayahnya terdeteksi munculnya hotspot.

Selanjutnya, jajaran Reskrim Polres berkoordinasi dengan Kabag Ops untuk meneruskan informasi tersebut kepada Kapolres dan menindaklanjutinya melalui pengecekan langsung ke lokasi berdasarkan koordinat titik panas yang terdeteksi.

Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan apakah titik panas tersebut benar merupakan kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan atau hanya pantulan panas yang terdeteksi melalui sistem pemantauan.

Apabila hasil pengecekan memastikan terjadinya Karhutla, jajaran kepolisian segera berkoordinasi dengan BPBD, BNPB, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, instansi terkait serta masyarakat sekitar untuk melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., menegaskan bahwa Polda Papua tidak hanya mengedepankan langkah penanganan dan pemadaman, tetapi juga melakukan penegakan hukum secara profesional dan prosedural terhadap setiap dugaan tindak pidana Karhutla.

“Polda Papua berkomitmen melakukan penanganan Karhutla secara cepat, terpadu dan profesional, mulai dari pemantauan titik panas, pengecekan langsung di lapangan, koordinasi pemadaman hingga proses penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana,” ucap Kabid Humas, Selasa, (08/09/2026).

Menurutnya, setiap kejadian Karhutla yang memenuhi unsur tindak pidana akan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan lokasi kejadian, penyebab, dampak serta unsur perbuatan yang ditemukan dalam proses penanganan perkara.

Adapun sejumlah ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam penanganan perkara Karhutla meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam ketentuan KUHP, perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hingga membahayakan keamanan umum dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk kebakaran yang terjadi akibat kelalaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta ancaman pidana bagi pelakunya, termasuk pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha atau korporasi.

Ketentuan hukum juga melarang pelaku usaha perkebunan membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, sementara di bidang kehutanan terdapat larangan membakar hutan beserta ketentuan pidananya.

Sementara itu, pembakaran yang terjadi di kawasan konservasi juga dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kombes Cahyo menambahkan bahwa Karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran, melainkan dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keamanan serta keberlangsungan sumber daya alam.

“Setiap masyarakat maupun pelaku usaha kami imbau agar tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, karena selain dapat menimbulkan kerugian yang luas, perbuatan tersebut juga dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik akan mengumpulkan berbagai informasi dan bukti, mulai dari waktu dan lokasi kejadian, dugaan asal mula api, kondisi tempat kejadian perkara, kronologis Karhutla, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, upaya penanganan yang telah dilakukan hingga dokumentasi kegiatan di lapangan.

Seluruh proses penanganan tersebut dilaksanakan secara profesional, transparan dan prosedural sebagai bentuk komitmen Polda Papua dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya Karhutla yang dapat menimbulkan dampak lebih luas.

Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah Karhutla dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan serta segera melaporkan kepada aparat kepolisian atau instansi terkait apabila mengetahui adanya titik api maupun kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

“Pencegahan Karhutla membutuhkan peran dan kepedulian bersama, karena menjaga hutan dan lingkungan Papua bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi keberlangsungan generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” tutup Kombes Pol. Cahyo.

Jayapura – Polres Biak Numfor bergerak cepat menangani kebakaran lahan yang terjadi di dua titik wilayah Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Senin (07/09/2026).

Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Biak Numfor Iptu Joko Susilo, S.E., mengatakan bahwa titik kebakaran pertama terpantau di Jalan Raya Perbatasan Kampung Adoki dan Kampung Urfu. Sementara titik kedua berupa kepulan asap tebal terlihat di belakang Tower Telkomsel, Kampung Yendidori.

“Berdasarkan laporan personel di lapangan, sumber awal api diduga berasal dari arah belakang pantai. Bara api kemudian tertiup angin kencang sehingga merambat ke area lahan di bagian depan hingga mendekati bahu jalan raya,” ujar Iptu Joko.

Melihat lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari akses jalan raya dan kawasan permukiman, personel Polres Biak Numfor segera dikerahkan untuk melakukan penanganan. Tim kemudian menurunkan satu unit Water Cannon milik Polres Biak Numfor untuk mempercepat proses pemadaman.

“Personel langsung melakukan pemadaman menggunakan satu unit Water Cannon. Penyemprotan dilakukan secara intensif hingga titik api di Jalan Raya Perbatasan Adoki-Urfu berhasil dipadamkan dan tidak merambat lebih jauh,” jelasnya.

Sementara itu, terhadap kepulan asap yang terlihat di belakang Tower Telkomsel Kampung Yendidori, personel melakukan pengecekan lokasi sekaligus pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang berpotensi kembali menyala.

“Untuk kedua lokasi sudah dilakukan penanganan dan situasi saat ini aman serta kondusif. Personel masih melakukan monitoring sebagai langkah antisipasi apabila muncul titik api susulan,” ungkap Iptu Joko.

Ia menjelaskan, kondisi cuaca dan tiupan angin dapat mempercepat penyebaran api pada lahan yang mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, terlebih ketika kondisi lahan mudah terbakar. Apabila melihat asap atau titik api, segera laporkan kepada aparat terdekat agar dapat ditangani dengan cepat,” imbaunya.

Polres Biak Numfor memastikan kesiapsiagaan personel akan terus ditingkatkan melalui pemantauan dan patroli di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Jayapura – Polda Papua terus mendorong peningkatan pengetahuan, profesionalisme, dan pemahaman personel terhadap standar pelaksanaan olahraga menembak melalui kegiatan Intro to IPSC Range Officer yang membahas RO Objectives, Scoring System, dan Handgun Divisions, Senin (07/09/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Biro Logistik Lantai 1 Polda Papua tersebut diikuti langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Papua.

Turut hadir Karo Logistik Polda Papua Kombes Pol. Dafcoriza, S.I.K., M.Sc., Dir Reskrimsus Polda Papua Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., Dirressiber Polda Papua Kombes Pol. Syamsurijal, S.I.K., Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol. Eko Yudi Karyanto, S.I.K., Ka SPN Jayapura Kombes Pol. Andreas Luhut Jaya Tampubolon, S.I.K., M.K.P., serta Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Ramses Sianipar, S.I.K., M.H.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengenalan dan pembekalan awal mengenai dasar-dasar pelaksanaan olahraga menembak International Practical Shooting Confederation (IPSC), khususnya terkait peran dan tanggung jawab Range Officer dalam memastikan setiap tahapan kegiatan berlangsung aman, tertib, profesional, dan sesuai ketentuan.

Karo Logistik Polda Papua Kombes Pol. Dafcoriza menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap tata kelola dan standar pelaksanaan olahraga menembak, khususnya dalam aspek keselamatan, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan.

“Dalam olahraga menembak, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Setiap personel harus memahami aturan, prosedur, serta tanggung jawab masing-masing sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib dan profesional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap tugas Range Officer tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengawasi jalannya pertandingan, tetapi juga membutuhkan ketelitian, ketegasan, objektivitas, serta kemampuan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seorang Range Officer harus mampu menjalankan tugas secara objektif dan konsisten. Karena itu, pemahaman terhadap scoring system, klasifikasi handgun divisions, maupun penggunaan perlengkapan harus benar-benar dikuasai,” jelasnya.

Menurutnya, pembekalan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan yang baik bagi peserta sekaligus mendukung terciptanya pelaksanaan olahraga menembak yang mengedepankan keselamatan, profesionalisme dan sportivitas.

Dalam materi RO Objectives, peserta mendapatkan pemahaman mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab Range Officer dalam pelaksanaan pertandingan IPSC. Seorang Range Officer dituntut mampu memberikan instruksi secara tepat, mengawasi jalannya pertandingan, memastikan keamanan area range, serta mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur maupun ketentuan keselamatan.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya sikap profesional, objektif, konsisten, dan tidak memihak dalam menjalankan tugas sebagai Range Officer. Hal tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga pelaksanaan pertandingan agar berjalan tertib dan menjunjung tinggi sportivitas.

Materi berikutnya membahas Scoring System atau sistem penilaian. Peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme perhitungan hasil pertandingan, ketepatan sasaran, waktu pelaksanaan, serta berbagai faktor yang menjadi bagian dalam proses penilaian.

Pemahaman terhadap sistem penilaian dinilai penting bagi seorang Range Officer agar proses pencatatan dan penghitungan hasil dapat dilakukan secara tepat, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketelitian dalam melakukan pencatatan hasil serta pengawasan terhadap sasaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Sementara itu, materi Handgun Divisions memberikan pemahaman mengenai pembagian kategori atau division senjata handgun dalam olahraga menembak IPSC. Peserta diperkenalkan dengan klasifikasi kategori serta karakteristik umum masing-masing division, termasuk pentingnya memastikan kesesuaian perlengkapan dan senjata yang digunakan dengan kategori pertandingan.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Papua menekankan bahwa pemahaman terhadap aturan, prosedur keselamatan, dan standar pelaksanaan menjadi hal mendasar dalam setiap kegiatan olahraga menembak.

Kegiatan Intro to IPSC Range Officer juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan Polda Papua terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman personel mengenai standar pelaksanaan olahraga menembak, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, aman, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas.