Connect with us

Polda Papua

Rakernis Bid Humas Polda Papua T.A. 2026 Perkuat Strategi Komunikasi Publik dan Manajemen Media di Era Digital

Published

on

Jayapura – Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua melaksanakan kegiatan hari kedua Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 dengan mengangkat tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media Bidang Humas Polda Papua dalam Mendukung Rencana Kerja Polri dan Pemerintah guna Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026” yang berlangsung di Aula Ballroom Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Rabu (13/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., Kasubbag Renmin Satker dan Kasi Humas Polres jajaran, personel PPID Satker Mapolda Papua dan Polres jajaran, para Pamen dan Pama, serta personel Bid Humas Polda Papua.

Selain itu, hadir pula sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan kalangan akademisi, di antaranya Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Papua Joel Betuel Agaki Wanda, S.S., Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Yakobus Richard Murafer, S.IP., M.A., serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto, S.Kom., M.Si.

Rakernis hari kedua tersebut membahas berbagai materi terkait penguatan fungsi kehumasan, keterbukaan informasi publik, strategi komunikasi krisis, pengelolaan media digital, hingga peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Polri.

Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Kompol Nurjana, S.Sos., M.M. dalam pemaparannya menegaskan bahwa regulasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Polri. Ia menyampaikan bahwa seluruh personel wajib memahami aturan dan menjalankan tugas secara profesional serta humanis dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, fungsi kehumasan memiliki peran penting dalam membangun citra positif institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan edukatif kepada masyarakat.

Selain itu, dalam materi yang disampaikan AKP Sebastianus selaku Ps Kaur Mitra Subbid Penmas Bidhumas Polda Papua, dibahas mengenai pentingnya standar evaluasi kinerja Subbid Penmas, optimalisasi komunitas publik, serta evaluasi terhadap efektivitas produksi konten digital yang dipublikasikan melalui media sosial.

Sementara itu, IPDA Andi Mappanyompa dari Subbid Multimedia Bid Humas Polda Papua menyoroti pentingnya antisipasi terhadap viralisasi isu di media sosial, penguatan produksi konten kreatif, serta kemampuan personel humas dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini.

Ia menjelaskan bahwa kecepatan respons dan kualitas informasi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Papua Joel Betuel Agaki Wanda, S.S. menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik harus dikelola secara profesional dan mempertimbangkan kondisi sosial serta keamanan di setiap daerah, khususnya di Papua.

Ia menegaskan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul di tengah masyarakat.

“Pengelolaan informasi publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Informasi yang salah atau tidak terkontrol dapat memicu gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kualitas informasi yang meliputi kecepatan, kelengkapan, dan akurasi agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Cenderawasih Yakobus Richard Murafer, S.IP., M.A. membahas mengenai persepsi publik terhadap institusi Polri dari sudut pandang independen.

Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap Polri tidak hanya dipengaruhi oleh pemberitaan media, tetapi juga pengalaman langsung masyarakat dalam menerima pelayanan kepolisian.

Ia menjelaskan bahwa humas memiliki peran strategis sebagai penghubung komunikasi antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, transparan, serta berbasis budaya lokal.

“Kepercayaan publik dibangun dari pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, humas harus mampu membangun komunikasi yang baik dan responsif terhadap kebutuhan publik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto, S.Kom., M.Si. dalam materinya terkait manajemen komunikasi krisis di era digital 5.0 menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial saat ini membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat sehingga setiap institusi harus mampu mengelola komunikasi publik secara profesional dan adaptif.

“Komunikasi publik harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan humanis agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar,” ujarnya.

Menutup kegiatan Rakernis, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P. menekankan pentingnya sinergi, kreativitas, dan kolaborasi seluruh personel humas dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi publik.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk terus meningkatkan kemampuan, membangun konten positif, serta aktif melakukan kontra narasi terhadap berbagai bentuk disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kita harus menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya. Fungsi humas saat ini tidak hanya menjadi corong institusi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri,” ungkapnya.

Kabid Humas juga berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama Rakernis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Polda Papua dan jajaran.

Continue Reading

Polda Papua

Biddokkes Polda Papua Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi SIP Angkatan ke-57 dan 58 T.A. 2027

Published

on

By

Jayapura – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Papua melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap I bagi peserta seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-57 dan 58 Tahun Anggaran 2027, bertempat di Biddokkes Polda Papua, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 428 peserta dan melibatkan panitia seleksi dari Biro SDM Polda Papua, tim pemeriksa kesehatan Biddokkes Polda Papua, serta tim pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam Polda Papua guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan.

Kabid Dokkes Polda Papua, Kombes Pol. dr. Rommy Sebastian, M.Kes., M.H., CPM., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi pendidikan SIP untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta sekaligus memastikan kesiapan fisik mereka dalam mengikuti pendidikan.

“Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setiap peserta harus mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dengan baik agar kondisi kesehatannya dapat dinilai secara objektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol. Rommy.

Dalam pemeriksaan tahap pertama tersebut, peserta menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan, meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, telinga hidung dan tenggorokan (THT), gigi, mata dan tes buta warna, serta pemeriksaan fisik bagian dalam.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan didukung oleh tenaga medis dan pengawasan internal untuk menjaga ketertiban, transparansi, serta akuntabilitas selama proses seleksi berlangsung.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan seleksi dengan tertib dan menjaga kondisi kesehatan masing-masing. Biddokkes Polda Papua berkomitmen memberikan pelayanan pemeriksaan secara profesional sehingga proses seleksi dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan tahap I berlangsung aman dan lancar. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penilaian dalam proses seleksi Pendidikan SIP Angkatan ke-57 dan 58 T.A. 2027.

Continue Reading

Polda Papua

Polda Papua Perkuat Sinergi Kehumasan melalui Sosialisasi PKS Divhumas Polri dan PTPN I

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua mengikuti kegiatan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Divisi Humas Polri dengan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Kabid Humas Polda Papua, Mako Polda Koya Koso, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., PS. Kaurpensat Subbid Penmas AKP Andriana Thamrin, serta personel Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada jajaran kewilayahan mengenai mekanisme koordinasi, pembagian peran, pelaksanaan program kerja sama, pengelolaan informasi, hingga sistem pelaporan dan evaluasi antara Polri dan PT Perkebunan Nusantara I.

Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa Kabid Humas Polda memiliki empat peran utama dalam mendukung implementasi kerja sama di wilayah, yakni sebagai koordinator, fasilitator, verifikator, dan pelapor.

Peran tersebut mencakup koordinasi dengan Regional Head PTPN I, fasilitasi kegiatan publikasi dan edukasi, verifikasi informasi sebelum dipublikasikan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi pedoman penting bagi jajaran Humas dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang terarah dengan pihak PTPN I, sehingga setiap program kerja sama dapat berjalan efektif dan sesuai kewenangan masing-masing.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap terbangun sinergi yang baik antara Polri dan PTPN I, khususnya dalam bidang komunikasi publik, edukasi masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, serta penyebarluasan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol. Cahyo.

Ia juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan persetujuan sebelum informasi dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan data atau informasi yang bersifat terbatas.

“Setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat harus dipastikan kebenaran dan status keterbukaannya. Kita harus menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan serta memastikan publikasi dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan profil PT Perkebunan Nusantara I, cakupan wilayah operasional, portofolio bisnis perkebunan, serta mekanisme koordinasi antara tingkat pusat, wilayah, dan unit operasional.

Selain itu, dibahas rencana aksi 90 hari pascasosialisasi yang meliputi konsolidasi, penyelarasan program, implementasi kegiatan, serta evaluasi awal.

Melalui sosialisasi ini, Polda Papua diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan jajaran PTPN I di wilayah, mengoptimalkan publikasi bersama, serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Continue Reading

Polda Papua

Operasi Zebra Cartenz 2026 Hari Kedua, Polda Papua Utamakan Edukasi dan Keselamatan Pengendara

Published

on

By

Jayapura – Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026, Polda Papua terus mengintensifkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas melalui edukasi, imbauan, serta penegakan hukum secara humanis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Mako Polda Papua, Selasa (17/11/2026).

Pelaksanaan operasi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan” dengan melibatkan personel Ditlantas Polda Papua yang tergabung dalam Operasi Zebra Cartenz 2026.

Kasetopsda Operasi Zebra Cartenz 2026, Kompol Sajuri, S. Sis., M.M., menegaskan bahwa seluruh personel harus mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, sekaligus memastikan masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

“Pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengutamakan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kami menginstruksikan seluruh personel agar bertindak profesional, humanis, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kompol Sajuri.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan operasi. Karena itu, personel diminta memberikan teguran secara humanis terhadap pelanggaran yang ditemukan serta melakukan penindakan secara profesional sesuai aturan.

Dalam pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 hari kedua, personel melakukan edukasi dan imbauan kepada pengendara mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan hasil kegiatan, tercatat sebanyak 10 teguran diberikan kepada pengendara, dengan rincian delapan teguran terhadap kendaraan roda dua dan dua teguran terhadap kendaraan roda empat. Sementara itu, tidak terdapat penindakan berupa tilang.

Kompol Sajuri berharap melalui pelaksanaan operasi ini, masyarakat semakin memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama demi mencegah kecelakaan dan menciptakan keamanan serta keselamatan di jalan raya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Keselamatan di jalan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya,” tutupnya.

Polda Papua akan terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di wilayah Papua.

Continue Reading

Trending