Connect with us

Polda Papua

Seleksi SIP Angkatan ke-57 dan 58, Polda Papua Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

Published

on

Jayapura – Polda Papua melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan verifikasi 13 komponen dalam tahapan Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-57 dan ke-58 Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua Lama, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kasubbag Seleksi Biro SDM Polda Papua, Kompol Darwis, S.Sos., M.M., para panitia seleksi dari Biro SDM Polda Papua, tim pengawas internal dari Itwasda Polda Papua dan Bidpropam Polda Papua, serta para peserta Seleksi SIP Angkatan ke-57 dan ke-58 T.A. 2027.

Verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan seleksi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian administrasi serta komponen persyaratan peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan tim pengawas internal dari Itwasda Polda Papua dan Bidpropam Polda Papua guna mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

Kasubbag Seleksi Biro SDM Polda Papua, Kompol Darwis, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa verifikasi 13 komponen menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi SIP. Pemeriksaan dilakukan secara teliti terhadap berkas dan persyaratan peserta agar seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Melalui verifikasi ini, kami memastikan seluruh komponen persyaratan peserta diperiksa secara cermat dan sesuai ketentuan. Kami juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, serta mengedepankan kejujuran selama proses berlangsung,” ujar Kompol Darwis.

Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik penyimpangan. Kehadiran pengawas internal juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan seleksi berjalan sesuai aturan.

Kompol Darwis berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian seleksi dengan baik serta mempersiapkan diri secara maksimal.

Menurutnya, seleksi SIP bukan hanya menjadi kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier, tetapi juga merupakan bentuk penilaian terhadap kesiapan personel dalam mengemban tanggung jawab dan tugas kepolisian pada jenjang yang lebih tinggi.

Polda Papua berkomitmen melaksanakan seluruh proses seleksi secara profesional guna menghasilkan personel Polri yang berintegritas, kompeten, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Continue Reading

Polda Papua

Anev 30 Hari Quick Wins Kapolri, Polda Papua Masuk 12 Polda Tanpa Indikasi Penggunaan Bot

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Minggu ke-4 sekaligus evaluasi 30 hari pelaksanaan delapan Quick Wins Kapolri melalui program prioritas “Polisi Bersama Masyarakat” yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Cendrawasih, Mapolda Papua Lama, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 8, Jayapura Utara, Kota Jayapura. Anev diikuti Ketua Program Prioritas Kapolri Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., Wakil Ketua Program Brigjen Pol. Dr. Erwin Kurniawan, S.I.K., S.H., M.Hum., para Wakapolda, pejabat utama Polda, Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, serta personel terkait dari seluruh jajaran Polri.

Dalam evaluasi tersebut, Ketua Program Quick Wins Kapolri Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya kegiatan maupun laporan yang dibuat, melainkan dari hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap satuan kerja diminta memastikan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan melalui enam indikator akuntabilitas, yakni jumlah masyarakat yang dilayani, kecepatan respons petugas, permasalahan yang berhasil diselesaikan, keluhan yang diperbaiki, hal-hal yang belum berhasil, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan berikutnya.

Selain itu, ditekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pelaporan. Pimpinan secara berjenjang, mulai dari Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek, bertanggung jawab memastikan setiap laporan sesuai dengan kondisi dan kegiatan nyata di lapangan.

Dalam pemaparan evaluasi nasional, Wakil Ketua Program Quick Wins Kapolri menyampaikan bahwa dari total 5.166.672 laporan yang tercatat secara nasional, ditemukan 791 akun operator yang terindikasi menggunakan bot pada 55 Polres di enam Polda. Jumlah laporan yang terindikasi tidak wajar tersebut mencapai 1.005.270 atau sekitar 19,5 persen dari total laporan.

Polda Papua termasuk dalam 12 Polda yang tidak terindikasi menggunakan bot. Capaian tersebut menjadi perhatian sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran agar terus menjaga integritas, validitas data, dan kualitas pelaporan dalam setiap pelaksanaan program.

Dari sisi pelayanan masyarakat, berdasarkan data bersih secara nasional tercatat sebanyak 3.989.831 layanan langsung, dengan median waktu kedatangan petugas selama 10 menit dan 84 persen petugas tiba dalam waktu maksimal 15 menit. Selain itu, sebanyak 227.947 permasalahan berhasil diselesaikan dan 426.974 saran serta keluhan masyarakat telah dicatat, dengan 95 persen di antaranya telah ditindaklanjuti.

Dalam evaluasi tersebut juga disampaikan sejumlah perkembangan pelaksanaan Quick Wins, termasuk program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), penindakan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta pemberantasan tindak pidana narkotika.

Khusus penindakan curanmor, secara nasional tercatat 1.096 kasus selama pelaksanaan Quick Wins, mengalami penurunan 20,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gakkum Curanmor periode 30 Oktober hingga 7 November 2026 mencatat 1.446 laporan polisi berhasil diungkap dari target 1.024 laporan, dengan 1.672 pelaku diamankan dan 1.477 unit kendaraan bermotor berhasil diamankan.

Polda Papua mencatat capaian 53 laporan polisi berhasil diungkap dari target 12 laporan, 56 pelaku diamankan, serta 79 unit kendaraan bermotor berhasil diamankan. Selain itu, Polresta Jayapura Kota telah mengembalikan empat unit kendaraan bermotor kepada pemiliknya.

Sementara dalam penanganan tindak pidana narkotika, Polda Papua mencatat lima laporan polisi pada periode 1–14 Oktober 2026, meningkat menjadi 18 laporan pada 15–31 Oktober 2026, dan 11 laporan pada 1–10 November 2026. Rata-rata pengungkapan harian meningkat dari 0,4 menjadi 1,1 laporan atau sekitar 201 persen.

Meski demikian, jajaran Polda Papua tetap diminta meningkatkan pengungkapan jaringan peredaran narkotika, khususnya terhadap bandar narkoba, dengan target lima bandar tingkat Polda dan 145 bandar tingkat Polres. Dalam evaluasi minggu ketiga, realisasi masing-masing tercatat satu bandar di tingkat Polda dan dua bandar di tingkat Polres.

Memasuki hari ke-31 hingga ke-60 pelaksanaan Quick Wins, Ketua Program memberikan sejumlah penekanan, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik yang humanis, penguatan penegakan hukum terhadap narkoba, curanmor, perjudian daring, penipuan dan kejahatan siber, serta percepatan pengembalian kendaraan bermotor hasil pengungkapan kepada pemilik yang berhak sesuai prosedur hukum.

Seluruh Polda, Polres dan Polsek juga diminta menyiapkan fasilitas pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, mulai dari area parkir khusus, jalur landai, guiding block, loket pelayanan khusus, kursi tunggu, hingga pendampingan petugas.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Papua Brigjen. Pol. Muhajir, S.I.K., M.H. turut memberikan arahan kepada seluruh jajaran agar lebih mengutamakan kualitas dan hasil nyata pelaksanaan program dibandingkan kuantitas laporan.

Wakapolda secara khusus meminta Polres di wilayah ibu kota provinsi, terutama Jayapura, Merauke dan Wamena, meningkatkan capaian pengungkapan kasus narkoba dan curanmor, sekaligus mengembangkan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan siber.

Jajaran juga diminta mengoptimalkan kegiatan bersama masyarakat, pelajar dan kelompok pengangguran, serta menyesuaikan pelaksanaan Quick Wins dengan kondisi keamanan, keterbatasan personel dan sarana prasarana di wilayah masing-masing.

Selain evaluasi pelaksanaan program, fungsi pengawasan turut memberikan penekanan terkait keselamatan tahanan, pemeriksaan kesehatan saat penerimaan tahanan, pengawasan ruang tahanan melalui CCTV, serta peningkatan pengawasan terhadap keselamatan personel dalam berkendara dan kelayakan kendaraan yang digunakan untuk berdinas.

Melalui evaluasi ini, Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan delapan Quick Wins Kapolri secara bertanggung jawab, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Polda Papua

Poliran Polda Papua, Dir Binmas Fasilitasi Pendataan Dan Peluang Kerja Bagi Masyarakat Di Terminal Mesran

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melaksanakan kegiatan Quick Wins 1.3 Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Terminal Mesran, Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirbinmas Polda Papua, Kombes Pol. Erick Kadir Sully, S.I.K., serta dihadiri Kepala Terminal Mesran Jayapura, Yulce A. Yambeyandi, S.H., Kepala Seksi IPK, Gerson Y. Warisal, S.IP., personel Ditbinmas Polda Papua, dan masyarakat di sekitar Terminal Mesran.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Erick Kadir Sully menjelaskan bahwa Program Poliran diarahkan untuk melakukan pendataan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, mengetahui latar belakang pendidikan, keterampilan, serta bidang pekerjaan yang diminati. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, BUMN, dan perusahaan swasta dalam membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

“Melalui Program Poliran ini, kami ingin hadir dan membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Kami melakukan pendataan agar dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, serta minat masyarakat, sehingga nantinya bisa dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang memiliki peluang untuk menerima tenaga kerja,” ujar Kombes Pol. Erick.

Ia menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab persoalan pengangguran. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal Papua, memperoleh akses dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Salah satu langkah yang disiapkan melalui program ini adalah pendataan calon tenaga kerja untuk disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk peluang bekerja sebagai tenaga pengamanan atau Satpam melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Selain itu, Polda Papua juga mendorong penyelenggaraan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk pelatihan keterampilan teknis dan sertifikasi kompetensi profesi. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Perhatian juga diberikan terhadap peluang kerja pada proyek-proyek strategis, khususnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti tenaga surya dan energi angin. Polda Papua berupaya mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar putra-putri Papua dapat dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

“Kami berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan. Dengan bekal kemampuan dan sertifikasi yang sesuai, tenaga kerja lokal diharapkan semakin siap bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia usaha,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi IPK Kota Jayapura, Gerson Y. Warisal, S.IP., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, terdapat 11.129 pencari kerja yang telah terdaftar. Jumlah tersebut belum termasuk 2.035 peserta Job Fair yang dilaksanakan pada Agustus 2026.

Ia menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja membutuhkan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan perusahaan. Karena itu, pendataan serta pembaruan informasi lowongan pekerjaan perlu dilakukan secara berkala agar pencari kerja dapat memperoleh informasi dan kesempatan yang sesuai.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh pekerjaan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Beberapa hal yang disampaikan antara lain peluang pekerjaan di bidang kebersihan fasilitas umum dan terminal, akses pendaftaran tenaga kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi angkutan umum, hingga kendala penggunaan barcode Pertamina untuk pembelian bahan bakar minyak.

Masyarakat juga mempertanyakan kesempatan kerja bagi pencari kerja berusia di atas 30 hingga 35 tahun yang kerap menghadapi persyaratan batas usia dari perusahaan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dirbinmas Polda Papua menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Ia juga mendorong adanya penyediaan stan atau job tenant terpadu yang melibatkan perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga penyedia tenaga kerja sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus mengakses proses pendaftaran pekerjaan secara langsung.

“Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Kami berharap ke depan ada wadah yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi lowongan sekaligus mendaftar pekerjaan secara langsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya semangat dan motivasi masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Menurutnya, keterbatasan usia maupun latar belakang pendidikan tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti berusaha dan meningkatkan produktivitas.

Selain membahas persoalan ketenagakerjaan, Dirbinmas Polda Papua turut menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Ia mengingatkan warga agar tidak terlibat dalam tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor dan peredaran narkotika.

Masyarakat juga diimbau agar tidak membeli kendaraan bermotor dengan harga yang tidak wajar tanpa dilengkapi dokumen resmi, karena kendaraan tersebut berpotensi merupakan hasil tindak kejahatan.

Kepolisian turut mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika melalui berbagai modus pengiriman barang dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan Poliran ini, Polda Papua berharap terbangun sinergi yang semakin kuat bersama pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam membuka akses kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Continue Reading

Polda Papua

Polda Papua Ungkap 39 Kasus Dalam Operasi Sikat Cartenz II 2026, 69 Tersangka Diamankan

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan melalui pelaksanaan Operasi Sikat Cartenz II Tahun 2026. Hingga minggu ketiga pelaksanaan operasi, jajaran Polda Papua berhasil mengungkap 39 kasus dari target 52 laporan polisi serta mengamankan 69 tersangka.

Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Interaktif Program Polisi Menyapa di Studio LPP RRI Jayapura, Kamis (12/11/2026), dengan mengangkat tema “Optimalisasi Penegakan Hukum Melalui Operasi Sikat Cartenz II Tahun 2026 dalam Upaya Menekan Angka Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polda Papua”.

Dialog tersebut menghadirkan PS. Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Papua sekaligus Kaposko Operasi Sikat Cartenz II Tahun 2026, Kompol Hendry M. Bawiling, serta Tokoh Intelektual Papua, Yakobus Richard Murafer. Kegiatan dipandu presenter RRI Papua, Arul Firmansyah, dan turut dihadiri Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P.

Dalam pemaparannya, Kompol Hendry M. Bawiling menjelaskan bahwa Operasi Sikat Cartenz II Tahun 2026 merupakan operasi kepolisian kewilayahan yang difokuskan pada penegakan hukum terhadap tiga jenis tindak pidana, yakni pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Operasi yang berlangsung sejak 20 Oktober hingga 18 November 2026 tersebut menyasar enam wilayah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke, Jayawijaya, dan Keerom. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 158 personel dilibatkan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua sebagai unsur utama, didukung satuan reserse kriminal dari masing-masing polres jajaran.

“Berdasarkan hasil pelaksanaan operasi hingga minggu ketiga, kami telah berhasil mengungkap 39 kasus dari target 52 laporan polisi dan mengamankan 69 tersangka. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh personel yang terlibat dalam operasi,” jelas Kompol Hendry.

Ia menambahkan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus yang paling mendominasi dalam pengungkapan Operasi Sikat Cartenz II. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, sekitar 34 unit kendaraan bermotor berhasil diamankan. Selain itu, terdapat sekitar 75 unit kendaraan hasil pengungkapan sebelumnya yang juga telah ditampilkan kepada masyarakat untuk membantu proses pencarian pemilik.

Dari kendaraan yang diamankan, tujuh unit di antaranya telah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban pencurian. Sementara kendaraan lainnya masih menjalani proses identifikasi dan penelusuran guna memastikan kepemilikannya sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Hendry juga mengungkapkan bahwa sebagian pelaku yang diamankan merupakan residivis. Selain itu, faktor kelengahan pemilik kendaraan, seperti meninggalkan kunci yang masih terpasang atau tidak menggunakan kunci pengaman tambahan, turut memberikan peluang terjadinya tindak pidana Curanmor.

Sementara itu, Tokoh Intelektual Papua, Yakobus Richard Murafer, memberikan apresiasi terhadap langkah Polda Papua dan jajaran dalam melaksanakan Operasi Sikat Cartenz II Tahun 2026. Menurutnya, upaya penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan kejahatan.

Ia menilai fenomena kejahatan jalanan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya mengandalkan tindakan kepolisian.

“Persoalan kejahatan ini merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga harus mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi muda,” ungkap Yakobus.

Ia juga mendorong agar Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) kembali diaktifkan di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Siskamling, ditambah komunikasi dan koordinasi yang baik antara masyarakat dengan kepolisian, dapat membantu mendeteksi serta mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

Polda Papua mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan bermotor, selalu mencabut kunci kontak saat meninggalkan kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memarkir kendaraan di tempat yang aman dan mudah diawasi.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan, mengetahui, maupun mendengar adanya tindak kejahatan atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan kepolisian.

Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi sangat penting untuk membantu kepolisian melakukan langkah pencegahan maupun penanganan secara cepat dan tepat.

Melalui Operasi Sikat Cartenz II Tahun 2026 dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Polda Papua berharap upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan jalanan dapat berjalan beriringan sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua senantiasa terjaga aman dan kondusif.

Continue Reading

Trending