Connect with us

Polda Papua

Tingkatkan Kualitas Penegakan Hukum, Polres Sarmi Gelar Penyuluhan Hukum Bersama Bidkum Polda Papua

Published

on

Sarmi – Polres Sarmi mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang di selenggarakan oleh Bidang Hukum (Bidkum) Polda Papua tentang pra peradilan dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri berdasarkan KUHAP baru. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mapolres Sarmi, Selasa (12/05/2026), sebagai upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum dan profesionalisme personel dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Penyuluhan hukum dipimpin oleh Ketua Tim Bidkum Polda Papua Kompol Jubellina Walli, S.H., M.H., bersama rombongan dan disambut langsung oleh Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan, S.Pt., S.I.K. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), para penyidik dari Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Lantas, Sat Polairud, serta personel Polres Sarmi.

Dalam sambutannya, Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan, S.Pt., S.I.K., menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada Tim Bidkum Polda Papua yang telah hadir memberikan penyuluhan hukum kepada personel Polres Sarmi. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan anggota dalam pelaksanaan tugas penyidikan di lapangan.

“Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman anggota terkait aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan penyidik agar selalu sesuai prosedur dan mengedepankan profesionalisme,” ujar Kapolres.

Usai sambutan Kapolres, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Ketua Tim Bidkum Polda Papua Kompol Jubellina Walli, S.H., M.H. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya Bidkum Polda Papua dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman personel Polri terkait perkembangan hukum, khususnya mengenai pra peradilan dan kewenangan penyidik berdasarkan KUHAP baru.

Ia juga menekankan pentingnya personel Polri memahami setiap prosedur penyidikan agar dalam pelaksanaan tugas tetap sesuai aturan hukum dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Selanjutnya, materi penyuluhan disampaikan oleh AKP Dr. Wahda J. Saleh, S.HI., M.H., selaku Ps. Kaur Urrapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Papua. Dalam materinya, ia menjelaskan tentang mekanisme pra peradilan, prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hak-hak tersangka, hingga potensi gugatan pra peradilan apabila tindakan penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh personel Polres Sarmi, khususnya para penyidik, dapat semakin memahami aturan hukum dalam pelaksanaan tugas sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kegiatan penyuluhan hukum berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara personel Polres Sarmi bersama Tim Bidkum Polda Papua terkait berbagai kendala dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Tutup.

Continue Reading

Polda Papua

Biddokkes Polda Papua Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi SIP Angkatan ke-57 dan 58 T.A. 2027

Published

on

By

Jayapura – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Papua melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap I bagi peserta seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-57 dan 58 Tahun Anggaran 2027, bertempat di Biddokkes Polda Papua, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 428 peserta dan melibatkan panitia seleksi dari Biro SDM Polda Papua, tim pemeriksa kesehatan Biddokkes Polda Papua, serta tim pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam Polda Papua guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan.

Kabid Dokkes Polda Papua, Kombes Pol. dr. Rommy Sebastian, M.Kes., M.H., CPM., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi pendidikan SIP untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta sekaligus memastikan kesiapan fisik mereka dalam mengikuti pendidikan.

“Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setiap peserta harus mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dengan baik agar kondisi kesehatannya dapat dinilai secara objektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol. Rommy.

Dalam pemeriksaan tahap pertama tersebut, peserta menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan, meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, telinga hidung dan tenggorokan (THT), gigi, mata dan tes buta warna, serta pemeriksaan fisik bagian dalam.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan didukung oleh tenaga medis dan pengawasan internal untuk menjaga ketertiban, transparansi, serta akuntabilitas selama proses seleksi berlangsung.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan seleksi dengan tertib dan menjaga kondisi kesehatan masing-masing. Biddokkes Polda Papua berkomitmen memberikan pelayanan pemeriksaan secara profesional sehingga proses seleksi dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan tahap I berlangsung aman dan lancar. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penilaian dalam proses seleksi Pendidikan SIP Angkatan ke-57 dan 58 T.A. 2027.

Continue Reading

Polda Papua

Polda Papua Perkuat Sinergi Kehumasan melalui Sosialisasi PKS Divhumas Polri dan PTPN I

Published

on

By

Jayapura – Polda Papua mengikuti kegiatan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Divisi Humas Polri dengan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Kabid Humas Polda Papua, Mako Polda Koya Koso, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., PS. Kaurpensat Subbid Penmas AKP Andriana Thamrin, serta personel Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada jajaran kewilayahan mengenai mekanisme koordinasi, pembagian peran, pelaksanaan program kerja sama, pengelolaan informasi, hingga sistem pelaporan dan evaluasi antara Polri dan PT Perkebunan Nusantara I.

Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa Kabid Humas Polda memiliki empat peran utama dalam mendukung implementasi kerja sama di wilayah, yakni sebagai koordinator, fasilitator, verifikator, dan pelapor.

Peran tersebut mencakup koordinasi dengan Regional Head PTPN I, fasilitasi kegiatan publikasi dan edukasi, verifikasi informasi sebelum dipublikasikan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi pedoman penting bagi jajaran Humas dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang terarah dengan pihak PTPN I, sehingga setiap program kerja sama dapat berjalan efektif dan sesuai kewenangan masing-masing.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap terbangun sinergi yang baik antara Polri dan PTPN I, khususnya dalam bidang komunikasi publik, edukasi masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, serta penyebarluasan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol. Cahyo.

Ia juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan persetujuan sebelum informasi dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan data atau informasi yang bersifat terbatas.

“Setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat harus dipastikan kebenaran dan status keterbukaannya. Kita harus menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan serta memastikan publikasi dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan profil PT Perkebunan Nusantara I, cakupan wilayah operasional, portofolio bisnis perkebunan, serta mekanisme koordinasi antara tingkat pusat, wilayah, dan unit operasional.

Selain itu, dibahas rencana aksi 90 hari pascasosialisasi yang meliputi konsolidasi, penyelarasan program, implementasi kegiatan, serta evaluasi awal.

Melalui sosialisasi ini, Polda Papua diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan jajaran PTPN I di wilayah, mengoptimalkan publikasi bersama, serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Continue Reading

Polda Papua

Operasi Zebra Cartenz 2026 Hari Kedua, Polda Papua Utamakan Edukasi dan Keselamatan Pengendara

Published

on

By

Jayapura – Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026, Polda Papua terus mengintensifkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas melalui edukasi, imbauan, serta penegakan hukum secara humanis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Mako Polda Papua, Selasa (17/11/2026).

Pelaksanaan operasi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan” dengan melibatkan personel Ditlantas Polda Papua yang tergabung dalam Operasi Zebra Cartenz 2026.

Kasetopsda Operasi Zebra Cartenz 2026, Kompol Sajuri, S. Sis., M.M., menegaskan bahwa seluruh personel harus mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, sekaligus memastikan masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

“Pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengutamakan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kami menginstruksikan seluruh personel agar bertindak profesional, humanis, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kompol Sajuri.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan operasi. Karena itu, personel diminta memberikan teguran secara humanis terhadap pelanggaran yang ditemukan serta melakukan penindakan secara profesional sesuai aturan.

Dalam pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 hari kedua, personel melakukan edukasi dan imbauan kepada pengendara mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan hasil kegiatan, tercatat sebanyak 10 teguran diberikan kepada pengendara, dengan rincian delapan teguran terhadap kendaraan roda dua dan dua teguran terhadap kendaraan roda empat. Sementara itu, tidak terdapat penindakan berupa tilang.

Kompol Sajuri berharap melalui pelaksanaan operasi ini, masyarakat semakin memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama demi mencegah kecelakaan dan menciptakan keamanan serta keselamatan di jalan raya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Keselamatan di jalan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya,” tutupnya.

Polda Papua akan terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di wilayah Papua.

Continue Reading

Trending