Waropen — Polres Waropen melalui Satuan Intelkam melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) bersama pihak keluarga Wonatorei-Imbiri terkait pemalangan SMP Negeri Khemon Jaya di Kabupaten Waropen, Rabu (2/9/2026) siang.
Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Intelkam Polres Waropen, Ipda Angela Ripka Hawar, S.Sos., M.Ip., CPHR., CBA., didampingi Pamapta II Polres Waropen, Ipda Hamsir, S.H., serta enam personel piket fungsi Polres Waropen.
Dalam koordinasi tersebut, Kasat Intelkam menyampaikan bahwa kedatangan pihak Kepolisian bertujuan membangun komunikasi secara langsung dengan keluarga terkait permasalahan pemalangan SMP Negeri Khemon Jaya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak keluarga Wonatorei-Imbiri yang telah menerima kedatangan kami. Kami datang untuk berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik terkait permasalahan pemalangan yang terjadi di SMP Negeri Khemon Jaya,” ujar Ipda Angela.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak keluarga, pemalangan berkaitan dengan persoalan tuntutan hak ulayat atas tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah. Pihak Kepolisian berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Kami dari pihak Kepolisian datang bukan untuk mencari kesalahan ataupun memperkeruh permasalahan, tetapi untuk melakukan komunikasi secara baik dan persuasif agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan aman dan kondusif. Kami juga berharap pihak keluarga dapat kembali berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan tuntutan yang disampaikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan keluarga, Jefri Imbiri, menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian atas respons dan perhatian terhadap persoalan pemalangan SMP Negeri Khemon Jaya yang telah berlangsung sejak tahun 2025.
Menurut Jefri, pihak keluarga sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Daerah melalui Tapem dan menyampaikan dokumen maupun bukti yang menurut pihak keluarga berkaitan dengan penguasaan atau kepemilikan atas lokasi tanah tersebut.
Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat pembahasan mengenai pembayaran tanah dengan nilai Rp1 miliar. Dari nilai tersebut, pihak keluarga mengaku telah menerima pembayaran sebesar Rp100 juta, sementara sisa sebesar Rp900 juta belum direalisasikan hingga saat ini.
“Pada prinsipnya kami dari pihak keluarga tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kami siap membuka palang SMP Negeri Khemon Jaya pada hari ini, asalkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini pihak Tapem, dapat bertemu langsung dengan kami untuk membuat surat pernyataan atau kesepakatan tertulis mengenai kepastian pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp900 juta,” ujar Jefri.
Ia menambahkan bahwa pihak keluarga tidak mempermasalahkan waktu pembayaran, baik direalisasikan pada tahun 2026 maupun 2027. Namun, pihak keluarga meminta adanya kepastian tertulis mengenai waktu dan mekanisme penyelesaian pembayaran tersebut.
Hal senada disampaikan Yusup Wonatorei yang menegaskan bahwa pihak keluarga pada prinsipnya siap membuka palang apabila Pemerintah Daerah melalui pihak Tapem memberikan kepastian tertulis terkait penyelesaian sisa pembayaran.
“Kami pada prinsipnya siap membuka palang, dengan catatan Pemerintah Daerah, dalam hal ini pihak Tapem, dapat memberikan kepastian secara tertulis terkait penyelesaian sisa pembayaran tersebut,” ujarnya.
Polres Waropen selanjutnya akan menjadikan hasil koordinasi dan Pulbaket sebagai bahan untuk mendukung langkah tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dan instansi terkait dalam penyelesaian persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga kegiatan koordinasi selesai dilaksanakan, situasi di sekitar SMP Negeri Khemon Jaya terpantau aman dan terkendali. Polres Waropen mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
