Polda Papua -Polres Biak Numfor, Kepolisian Resor (Polres) Biak Numfor mendorong penanganan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan pendekatan pencegahan dan strategi jangka panjang yang melibatkan Pertamina serta instansi terkait.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya, S.I.K., saat melakukan pertemuan bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra, Pj. Sekda, pimpinan OPD, dan perwakilan Pertamina Fuel Biak, dalam rangka membahas antrean panjang kendaraan saat pengisian BBM di SPBU.
Kapolres mengatakan, kepolisian selama ini lebih mengedepankan langkah pencegahan untuk mengurai antrean sekaligus menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar terhadap masyarakat.
“Jadi kami itu bukan tidak mengedepankan penindakan, tapi kita mengedepankan pencegahan. Kalau kita menempatkan secara hukum memang sudah paham dan tahu,” kata Kapolres saat menghadiri pertemuan di Gedung Negara BN1.
Menurutnya, persoalan antrean BBM yang kembali terjadi memerlukan pola penanganan yang lebih terstruktur. Salah satu langkah yang diusulkan yakni adanya kerja sama antara Pertamina dan Polri dalam pengamanan di lokasi SPBU.
Ia menilai, keterbatasan personel kepolisian menjadi salah satu pertimbangan sehingga pengamanan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus di lokasi.
“Langkah yang paling gampang memang kita tempatkan anggota di sana. Tetapi karena kita terbatas tenaga, tidak mungkin satu-dua jam, bahkan berhari-hari kita berada di tempat itu,” ujarnya.
Karena itu, Kapolres mengusulkan agar Pertamina dapat mempertimbangkan kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan Polri untuk mendukung pengamanan di SPBU. Dengan pengamanan yang lebih terencana, potensi gangguan dan praktik yang menyebabkan antrean panjang dapat ditekan.
Selain pengamanan, Kapolres juga mengusulkan adanya pengaturan yang lebih jelas terhadap kendaraan besar, khususnya truk pengguna solar. Pembatasan atau pengaturan volume pengisian dinilai perlu dikaji agar antrean dapat bergerak lebih cepat.
“Kalau solar kayaknya akan panjang sekali. Karena dari Supiori pun masih mengantre di sini. Ini mungkin salah satu penyebab antrean panjang,” katanya.
Ia juga mengusulkan pelaksanaan operasi gabungan untuk menertibkan kendaraan dari luar daerah. Penertiban tersebut dapat melibatkan kepolisian, Samsat, instansi perpajakan dan instansi teknis lainnya dengan pola pemeriksaan yang dilakukan secara berkala.
“Yang kedua, kita mencoba menertibkan pajaknya. Kita razia bersama, dari Dispenda, pajak, polisi nanti yang mengarahkan. Kita akan razia di tempat itu,” ujarnya.
Sementara bagi kendaraan dari luar daerah yang memiliki dokumen resmi, Kapolres mengusulkan adanya kemudahan proses balik nama. Insentif atau pengurangan biaya administrasi dapat dipertimbangkan untuk mendorong pemilik kendaraan segera menyesuaikan administrasi kendaraannya.
“Kalau kendaraan yang resmi mungkin dipermudah untuk balik nama. Ada semacam insentif balik nama, supaya mereka cepat untuk dipermudah prosesnya,” katanya.
Kapolres menegaskan bahwa penanganan antrean BBM membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, sehingga langkah pencegahan, pengawasan, pengamanan dan penertiban dapat berjalan secara terpadu.
“Kita harus bersama. Langkah ke depan perlu lebih besar untuk penerimaan dan pengamanan. Kami akan coba maksimal untuk pengamanan langkah panjangnya,” tandasnya.
