MERAUKE — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H., M.Si., beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Senin (21/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan melaksanakan audiensi dengan Kepolisian Resor Merauke sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum.
Audiensi tersebut disambut langsung oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, S.I.K., M.M., didampingi Wakapolres Merauke Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Merauke.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal strategis, khususnya terkait sinergitas dan penguatan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Kabupaten Merauke.
Kegiatan audiensi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan Polres Merauke dalam rangka menciptakan langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai potensi pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut turut dilakukan penjajakan kerja sama yang nantinya akan diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan Kapolres Merauke. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang komprehensif di wilayah Kabupaten Merauke.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyambut baik rencana penguatan sinergi tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual masyarakat.
Melalui audiensi dan rencana kerja sama tersebut, Polres Merauke bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, serta sinergitas guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung terciptanya kepastian dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Merauke.
