KOBAKMA – Disiplin merupakan fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Berangkat dari komitmen tersebut, Polres Mamberamo Tengah melaksanakan sidang disiplin terhadap lima personel yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban kedinasan, Kamis (12/11/2026).
Sidang yang berlangsung pukul 10.20 hingga 12.18 WIT tersebut digelar di Ruang Vicon Polres Mamberamo Tengah, Jalan Warabuke No. 01, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Persidangan dipimpin Wakapolres Mamberamo Tengah, Kompol Dr. Daniel Pangala, S.H., M.H., didampingi perangkat sidang serta unsur fungsi terkait.
Lima personel yang menjalani proses pemeriksaan masing-masing berinisial EW, MCI, DR, JRB, dan RJK. Persidangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Dalam pelaksanaannya, kelima personel tersebut tidak hadir di persidangan. Pimpinan sidang bersama perangkat persidangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi perkara, dokumen pendukung, serta keterangan saksi yang tersedia. Penuntut, IPDA Yohanis AP, S.H., membacakan sangkaan dan tuntutan berdasarkan berkas masing-masing perkara. Pemeriksaan juga mencakup dokumen rekapitulasi absensi, nota dinas penghentian gaji, serta administrasi dari Bagian SDM yang berkaitan dengan data ketidakhadiran anggota selama 30 hari berturut-turut.
Berdasarkan keputusan sidang, masing-masing personel dijatuhi sanksi disiplin dengan rincian berbeda sesuai perkara yang diperiksa. AIPDA EW dijatuhi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat paling lama dua periode, penundaan pendidikan paling lama enam bulan, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari, serta rekomendasi Kode Etik Profesi Polri. BRIGPOL MCI, S.H. menerima sanksi yang sama, yakni teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat paling lama dua periode, penundaan pendidikan paling lama enam bulan, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari, serta rekomendasi Kode Etik Profesi Polri.
Sementara itu, BRIPTU DR dijatuhi teguran tertulis dan penundaan mengikuti pendidikan paling lama enam bulan. BRIPTU JRB dijatuhi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat paling lama dua periode, penundaan pendidikan paling lama enam bulan, serta penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Adapun BRIPTU RJK dijatuhi teguran tertulis dan penundaan mengikuti pendidikan paling lama enam bulan.
Pelaksanaan sidang disiplin ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan internal Polri. Setiap personel dituntut memahami bahwa status sebagai anggota kepolisian tidak hanya melekat pada kewenangan, tetapi juga membawa tanggung jawab moral, kedinasan, dan institusional. Kehadiran, kepatuhan terhadap perintah kedinasan, serta pelaksanaan tugas secara konsisten merupakan bagian mendasar dari profesionalisme seorang anggota Polri.
Melalui penegakan disiplin yang dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku, Polres Mamberamo Tengah menegaskan pentingnya menjaga integritas serta kehormatan institusi. Pembinaan dan pengawasan melekat juga menjadi perhatian agar setiap personel senantiasa berada pada koridor aturan, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan integritas dan kehormatan seorang anggota Polri. Institusi yang kuat dibangun dari personel yang taat aturan, bertanggung jawab, dan konsisten menjalankan amanah pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
