Tolikara (Karubaga), Papua Pegunungan – Polres Tolikara menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran program pembangunan pemerintah dengan mengawal secara ketat pelaksanaan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 dan Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tolikara, Kamis (30/07/2026).
Pengamanan dilaksanakan secara terpadu di dua lokasi utama, yakni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara sebagai lokasi verifikasi administrasi serta Kantor Bank BNI Wamena Sub Unit Pembantu Karubaga sebagai tempat penyaluran Dana Desa kepada pemerintah kampung.
Kegiatan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Tolikara KOMPOL Roberth Hitipeuw, S.H., M.H., dengan melibatkan 200 personel Polres Tolikara berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/183/VII/2026/Res Kara. Pengamanan turut diperkuat sekitar 10 personel Kodim 1716/Tolikara dan 4 personel Satgas Pamtas Yonif 511/DY guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Sebelum proses pencairan dilakukan, para kepala desa bersama pendamping desa mengikuti tahapan verifikasi administrasi di Kantor DPMK Kabupaten Tolikara. Verifikasi meliputi pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), serta dokumen rencana realisasi penggunaan anggaran sebagai syarat memperoleh rekomendasi pencairan.
Pada hari tersebut, proses verifikasi dan penerbitan rekomendasi diikuti oleh kepala desa dari Distrik Nunggawi, Yuneri, dan Woniki. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, para kepala desa melanjutkan proses pencairan Dana Desa di Kantor Bank BNI Wamena Sub Unit Pembantu Karubaga.
Secara bergantian, proses pencairan dilaksanakan oleh kepala distrik dan kepala desa dari Distrik Timori, Bogonuk, Wugi, Tagime, Wenam, hingga Wari. Seluruh kegiatan berlangsung tertib dengan pengaturan jadwal yang baik sehingga pelayanan kepada setiap distrik dapat berjalan lancar.
Khusus Distrik Wari, dari 17 desa yang dijadwalkan melakukan pencairan, sebanyak 5 desa berhasil menyelesaikan proses pencairan, sedangkan 12 desa lainnya masih menunggu penyelesaian persyaratan administrasi sehingga proses pencairannya ditunda sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain melaksanakan pengamanan di lokasi pencairan, Polres Tolikara juga menempatkan personel pada Kantor DPMK, melaksanakan patroli rutin di wilayah Kota Karubaga, membentuk tim deteksi, tim dokumentasi dan pelaporan, serta personel siaga di Mako Polres dan Polsek Karubaga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas.
Hingga kegiatan berakhir pada pukul 17.50 WIT, seluruh rangkaian pencairan Dana Desa berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan maupun hambatan yang berarti.
Berdasarkan data DPMK Kabupaten Tolikara, hingga saat ini sebanyak 19 distrik dari total 46 distrik telah menerima rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 dan Tahap I Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, sejumlah distrik yang telah melaksanakan pencairan melalui Bank BNI Wamena Sub Unit Pembantu Karubaga antara lain Bokondini, Nelawi, Nabunage, Wakuwo, Goyage, Biuk, Geya, Wugi, Timori, Bogonuk, Tagime, Wenam, dan Wari.
Kapolres Tolikara KOMPOL Roberth Hitipeuw, S.H., M.H. mengatakan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke tingkat kampung.
“Polri berkomitmen mengawal setiap program strategis pemerintah agar berjalan aman, tertib, dan transparan. Kehadiran personel Polres Tolikara dalam pengamanan penyaluran Dana Desa merupakan wujud nyata pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap Dana Desa yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolikara,” tegas Kapolres.
Melalui pengamanan yang maksimal serta sinergi dengan seluruh instansi terkait, Polres Tolikara terus berupaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah. Kehadiran Polri di setiap tahapan program pemerintah diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan dengan aman, profesional, dan akuntabel.
Penulis : Gunz
