Merauke – Personel Polsek Kurik melaksanakan pengamanan kegiatan penyampaian perkembangan penanganan aspirasi terkait pengisian formasi kosong CPNS Tahun Anggaran 2024 sebanyak 206 formasi yang diikuti oleh para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP), Selasa (14/7/2026), di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, S.Pd., dan dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari masyarakat OAP serta para pencari kerja (Pencaker).
Turut hadir Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Selatan Wilem A. Da Costa, S.Sos., M.Si., Asisten III Provinsi Papua Selatan Drs. Albert A. Rapami, M.AP., serta unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Papua Selatan menyampaikan apresiasi kepada para pencari kerja yang tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib.
Ia mengajak seluruh peserta untuk bersabar sembari menunggu proses koordinasi dan tanggapan dari pemerintah kabupaten terkait penyelesaian formasi CPNS yang masih kosong.
Selain itu, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berupaya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Merauke agar proses pengisian formasi dapat memperoleh kepastian sesuai mekanisme yang berlaku.
Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemerintah daerah dan para pencari kerja guna menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait penyelesaian formasi CPNS Tahun Anggaran 2024.
Selama kegiatan berlangsung, Polsek Kurik melaksanakan pengamanan secara terbuka maupun tertutup guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.05 WIT. Seluruh peserta kemudian meninggalkan Kantor Gubernur Papua Selatan menuju Kota Merauke dengan situasi keamanan tetap aman dan terkendali.
Kapolsek Kurik Ipda Wudi Mulyono, S.Sos menegaskan bahwa kehadiran personel Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan menghormati ketentuan yang berlaku.
